JEMBER, CENDIKIA.NET- Pembangunan asrama haji di kawasan Stadion Jember Sport Garden (JSG) Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih menyisakan pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum.
Karena, alokasi APBD yang dikucurkan untuk bangunan yang kini mangkrak tersebut, cukup gede. Mencapai Rp 17,5 miliar dari total Rp 220 miliar yang direncanakan.
Semula, perencanaan pembangunan ini berlangsung tiga tahap. Pertama meliputi konstruksi fondasi hingga konstruksi bangunan atas. Tahap kedua menggarap pembangunan hingga lantai tujuh asrama. Dan terakhir pembangunan interior, taman, serta penyelesaian akhir.
Namun, proyek di era Bupati Jember Faida itu tak selesai. Bahkan saat ini, disebut sebagai “Monumen Kegagalan” dan “Sarang Genderuwo”. Lalu, siapakah sebenarnya pejabat yang harus bertanggung jawab atas muspronya duit belasan miliar tersebut?
Pegiat anti korupsi Sufyan Mulyo Santoso menengarai, pembangunan asrama haji itu hanya kedok saja. Karena terindikasi menjadi ajang korupsi oleh penguasa saat itu, serta kroni-kroninya.
Dia mengungkapkan, dari kabar yang ia dapatkan, setidaknya ada tiga pejabat yang perlu diminta pertanggungjawaban. Mereka kerap disebut “Tiga Serangkai”. Ada Fauzi, Yessi dan Danang. Nama pertama, disebut sebagai pimpinan kelompok birokrat partisan tersebut.
“Anehnya, Fauzi yang sekarang menjabat Kepala Dinas Perpustakaan Jember merasa tidak berdosa dengan gagalnya pembangunan asrama haji tersebut. Waktu itu, Fauzi menjabat sebagai Kepala Bapedda. OPD yang merencanakan pembangunan daerah,” ungkapnya.
“Sedangkan Yessi sekarang menjabat Sekretaris Kecamatan Jombang. Pada saat itu, ia merupakan Kepala Bidang yang sekaligus Plt Kepala Dinas Cipta Karya,” imbuhnya.
“Sementara Danang, sekarang masih duduk manis di Pemerintahan Kabupaten Jember. Saat itu, Danang di Cipta Karya. Dia cukup dekat sama Yessi dan Fauzi. Tak heran, jika ketiganya terkenal dengan sebutan ‘Tiga Serangkai’,” bebernya.
Sufyan menuturkan, kasus pembangunan asrama haji mangkrak ini sebenarnya tak hanya di Jember. Tapi juga terjadi di beberapa daerah lain. Namun, di luar daerah itu sudah banyak yang menjadi tersangka. Bahkan ada yang ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sementara Jember belum disentuh.
“Rata-rata, kasus pembangunan asrama haji mangkrak ini karena dikorupsi. Saya menduga, kasus di Jember tak jauh beda dengan daerah lain. Ada indikasi korupsi di dalamnya,” duganya.
Dia pun menyatakan, Aparat Penegak Hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, agar segera turun tangan mengusut dugaan rasuah itu. Sebab, uang belasan miliar yang dibuang percuma ini, bersumber dari uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat.
“Kalau perlu KPK langsung yang menyelidiki. Sebab, beberapa waktu lalu, ketika perwakilan KPK datang ke Jember, sempat menyinggung proyek mangkrak ini,” jelasnya. (putra)
