JEMBER, CENDIKIA.NET – Serangan terhadap pemerintahan Bupati Jember Hendy Siswanto, diprediksi bakal kembali terjadi oleh pejabat di internal pemerintahan. Setelah rama-ramai membikin laporan ke penegak hukum dengan menggunakan tangan warga, kini dikabarkan bakal ada manuver lagi.
Kabar yang diperoleh Cendikia.net, pejabat yang karakternya mirip Patih Dyah Halayudha ini, berencana melakukan pembusukan dari dalam dengan memecat sejumlah pegawai honorer di dinas yang ia pimpin. Targetnya, kepemimpinan Bupati Hendy dianggap gagal, sehingga tidak mendapat simpati dari pegawai dan masyarakat.
“Ini yang kami sebut sebagai upaya kudeta. Modusnya dengan membikin keputusan yang bisa memancing kegaduhan. Seolah-olah, pemecatan tersebut atas perintah atasannya. Padahal inisiatif dia sendiri,” kata Ahmad Zaini, pengamat birokrasi dan pemerintahan di Jawa Timur.
Informasi yang diterima dari internal, pejabat itu memasang target, pemecatan sepihak pegawai honorer ini menjadi isu sentral. Terus menggelinding yang makin lama semakin membesar, hingga diikuti oleh dinas-dinas lainnya.
“Jika terlaksana sesuai rencana, di internal birokrasi jelas gaduh. Gelombang protes pasti terjadi dari internal, hingga membuat kondisi pemerintahan tidak kondusif. Otomatis, kondisi ini bisa menjadi alat menyerang bupati dan melemahkan posisinya. Makanya, isu rencana kudeta ini harus diwaspadai,” bebernya.
Menurutnya, pejabat tersebut berkeyakinan, pemecatan pegawai honorer ini memiliki landasan hukum. Merujuk pada Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta Surat Edaran MenPAN-RB No. B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan UU ASN, status kepegawaian itu hanya dua. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tak disebutkan ada pegawai honorer dalam regulasi tersebut. Sedangkan SE MenPAN-RB berisi tentang penghapusan pegawai honorer. Termasuk di pemerintahan daerah.
Zaini menilai, meski pejabat itu tak memiliki pengaruh kuat seperti era pemerintahan bupati sebelumnya, tapi dia masih memiliki kelompok loyal yang bisa digerakkan. Apalagi, pejabat tersebut juga dikenal piawai memainkan isu dan mengotak-atik peraturan.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar Bupati Hendy mewaspadai isu tersebut. Segera mengambil tindakan pencegahan agar tak sampai terjadi pembusukan di internal. Sebab, saat ini merupakan tahun politik. Rawan disalahgunakan oleh pejabat partisan.
“Jangan sampai hanya demi kepentingan segelintir pejabat. Pemerintahan dan masyarakat yang jadi korban. Segera amputasi pejabat itu. Inisialnya F. Dia merupakan pimpinan di salah satu dinas,” pungkasnya. (putra)
